MoU Kemenkumham dan TNI Ditandatangani

Jakarta, INFO_PAS - Setelah melalui proses panjang akhirnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandatangi nota kesepahaman tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan, di Markas Besar TNI, Cilangkap pada Kamis (2/4). (Baca : Bintara TNI Berpeluang Menjadi Petugas Pemasyarakatan )

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laloly bersama dengan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menandatangani nota kesepahaman tersebut di Gedung Sudirman, Cilangkap, disaksikan jajaran Eselon I dan II Kemenkumham serta jajaran Perwira Tinggi Mabes TNI. Hadir pula beberapa pejabat eselon III dan IV Kemenkumham serta Perwira Menengah TNI. (Baca : Dirjen PAS Jajaki Kerjasama Dengan Panglima TNI)

Yasonna berharap dengan kerjasama ini akan semakin memperkuat pengamanan di Lapas dan Rutan di Indonesia. "Salah satu poin kerjasama adalah masukknya anggota TNI yang memasuki pensiun untuk menjadi pegawai Kemenkumham. Ini tentu akan menambah kuantitas petugas pemasyarakatan yang saat ini rasionya masih sangat kurang," paparnya. (Baca : Kerjasama Dengan TNI Akan Segera Ditandatangani )

Sementara itu Jenderal TNI Moeldoko meminta jajarannya agar nota kesepahaman ini segera ditindaklanjuti. "Seluruh jajaran agar segera menindaklanjuti nota kesepahaman ini agar segera bisa dilaksanakan di lapangan," tegasnya. (Baca: Persiapan Penandatanganan MoU Kemenkumham TNI Masuki Tahap Finalisasi )

Kerjasama antara Kemenkumhan dan TNI ini meliputi Pembinaan mental Petugas Pemasyarakatan dan pembinaan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Bantuan pengamanan  bagi lapas rutan yang sangat potensial atau rawan keamanan dan ketertiban, pengadaan /pembangunan pos TNI di lapas rutan tertentu, penugasan dan penyaluran personel TNI sebagai Petugas Pemasyarakatan, pelatihan dan pendidikan bagi Petugas Pemasyarakatan, Pemanfaatan Rutan Militer bagi WBP tertentu, dan hibah/peminjaman senjata api organik TNI non standar ke Ditjen PAS Kemenkumham.